Banda Aceh – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Banda Aceh (AW-BNA), Dr. Nurkhalis Mukhtar, LC., MA, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk Rancangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Qanun (Raqan) Kawasan tanpa Rokok DPRA, pada Rabu (24/11/2020) Siang di Gedung Serbaguna DPRA.

“RDPU ini kita gelar, sebagai salah satu persyaratan dari tahapan proses pembuatan qanun, sebelum rancangan qanun tersebut dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi qanun,” kata Ketua Pansus KTR, dr Purnama Setia Budi, Sp.OG.

Dalam kegiatan RDPU tersebut, Ketua STAI, Dr  Nurkhalis Mukhtar, LC., MA turut memberikan beberapa usulan kepada Pansus Raqan kawasan tanpa rokok DPRA.

“Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum secara berkesinambungan tentang efek negatif rokok dari sisi kesehatan, ekonomi, teologi dan keagamaan.” Ujar Ketua STAI, Dr. Nurkhalis Mukhtar, LC., MA saat memberikan usul kepada forum.

Nurkhalis juga mengatakan bahwa Pemerintah sudah selayaknya mengambil langkah strategis dalam bentuk regulasi.

“Dalam menetapkan hukum tentang rokok hendaknya mempertimbangkan secara komprehensif dari berbagai aspek sehingga tidak ada perdebatan di lapangan.” Lanjut Ketua STAI AW-BNA yang mewakili perguruan tinggi Al-Washliyah.

Larangan dari KTR, terdapat dalam isi pasal 19. Hal yang dilarang adalah, pertama setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. kedua ibu hamil, anak – anak usia dibawah 18 tahun dan anak-anak yang gunakan seragam sekolah, dilarang berada pada tempat khusus merokok.

Ketiga, setiap orang, badan yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan, a) menggunakan/mengkonsumsi rokok, b) memproduksi atau membuat rokok, c) menjual dan atau membeli rokok, d) menyelenggarakan iklan rokok dan atau e) mempromosikan rokok.

Keempat, larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf c, dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk jual rokok.

Kelima, larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi tembakau di lingkungan KTR.

Setiap orang yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam isi pasal 19 ayat 1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, ayat 3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tujuh hari, dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta rupiah.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Anggota DPRA Aceh, Tim Ahli, Akademisi Kampus, Unsur Ormas dan media massa. (Asbi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *